Sangatta – Di Kabupaten Kutim dibeberapa kecamatan terlihat mobil sawit maupun tambang melintas di jalan kabupaten maupun jalan nasional yang menjadi penyumbang utama kerusakan jalan di daerah.
Hal ini disoroti Anggota DPRD Kutim Jimmy mengatakan, jika tindakan yang dilakukan perusahaan berseberangan dengan regulasi pemerintah pusat yang mengharuskan perusahaan membuat jalan industri sendiri.
Bahkan atas tindakan perusahaan pemerintah kabupaten maupun aparat terkait tidak mampu melakukan upaya tegas pada perusahaan sebab pengawasannya merupakan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
“Kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengawasan semua dari atas,” kata Jimmy.
Bahkan untuk menghindari pelanggaran penggunaan jalan negara, perusahaan pun cerdas dengan memanfaatkan koperasi terkhusus koperasi plasma sawit sehingga daerah tak dapat mengintervensi masyarakat yang menggunakan jalan negara.
“Anggota dan pengurus koperasi kan masyarakat sipil biasa jadi mereka berhak melintas di jalan negara. Karena itu perusahaan memilih tak menggunakan armada atau perusahaan,” tuturnya Jimmy.
Politisi dari PKS berharap pemerintah pusat dan provinsi untuk memperhatikan daerah-daerah khususnya warga yang terdampak atas kegiatan perusahaan. Sebab penggunaan jalan itu tidak hanya merugikan negara tapi merusak tatanan ekonomi masyarakat.
“Mereka harus melihat ke bawah, khususnya ke daerah-daerah. Jangan sebatas memberi izin usaha atau investasi,” tutupnya.ADV
