Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah ngebut membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) jelang akhir tahun 2023.
Empat raperda tersebut diantaranya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kutai Timur. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan di Kabupaten Kutai Timur, Raperda
Pengarusutamaan Gender dan terakhir Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Timur tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kuitm) Agusriansyah Ridwan menerangkan raperda-raperda ini merupakan Inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Timur.
Akan tetapi pembahasan raperda ini berbarengan dengan musim politik, yang mana anggota DPRD yang mencalonkan lagi pada pemilihan legislatif (Pileg) yang akan datang tengah mempersiapkan diri untuk kembali maju.
” Meski mengingat aktivitas politik sedang mengalami peningkatan pada masa-masa sekarang ini. Kami pastikan akan diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Menurutnya, empat Raperda tersebut tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembahasan di daerah. Hanya saja masih membutuhkan waktu untuk konsultasi di tingkat Provinsi.
Akan komitmen ini, pembahasan empat raperda ini tidak akan memakan waktu lama, hanya membutuhkan satu bulan empat raperda bisa disahkan menjadi Perda.
Kata dia, diantara empat Raperda yang telah di pansuskan tersebut ada dua Raperda yang menjadi perhatian serius DPRD Kutim yakni, pajak daerah dan retribusi serta prasarana dan sarana utilitas umum dalam Kawasan perumahan.
“Dari empat Raperda yang sudah kita SK kan kepengurusan pansusnya paling tidak ada dua yang memang harus diselesaikan karena memang ada beberpa persyaratan yang sudah membatasi,” pungkas Agusriansyah Ridwan.ADV
