Sangatta – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman menyoroti akan perlambatan dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan oleh Kutim.
Puluhan proyek yang menjadi program prioritas pembangunan masuk dalam skema multi years contrak (MYC) baru mulai bergerak
Skema MYC yang diwacanakan tahun 2022 lalu mulai dianggarkan sejak tahun 2023 untuk waktu dua tahun pengerjaan.
Faizal mengkhawatiran keterlambatan berjalannya pembangunan akan berdampak pada finishing atau perealisasian pembangunan yang sudah dinantikan masyarakat. Oleh karena itu dengan hanya menyisakan 1 tahun pengerjaan Faizal mendesak agar proses pelaksanaan proyek segera berjalan.
“Multiyears itu ‘kan dialokasikan dalam dua tahun anggaran. Per tahun itu kita sudah punya skema. Tahun 2023 ini, berapa untuk item kegiatan ini berapa itu kan sudah ada skema,” katanya.
Pada pengganggaran tahun ini, beberapa proyek MYC pun mendapat jatah namun penyerapannya hanya 20 persen, yang dinilai Politisi PDI-P masih sangat minim, padahal harusnya mungkin bisa lebih.
“Jika di tahun 2023 ini kalau penyerapannya hanya 20 persen itu minim sekali, padahal harusnya mungkin bisa lebih,” pungkasnya.
Kemudian, Faizal juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan proyek-proyek pembangunan ini dan bersedia bekerja sama dengan pihak terkait dalam upaya memastikan agar pembangunan di Kutim dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.
“Tapi karena “kan lelangnya aja baru dilakukan hampir rata-rata di bulan sebelumnya. Mungkin sekarang pemenang lelangnya sudah ditetapkan semua,” imbuhnya.
Ia menegaskan, sekarang harus dilakukan adalah percepatan proses pelaksanaannya. Namun menurutnya kondisi dilapangan proyek besar ini rata-rata baru persiapan dan belum ada yang start pengecorannya.
Lebih jauh Faizal memberikan perhatian kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuitm dan kontraktor untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin ada dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Kutim.
Dengan tujuan memperkuat komitmen pihak berwenang untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.ADV
