Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan mengatakan lewat informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, sarpras di jenjang pendidikan SD dan SMP masih banyak yang harus dipenuhi, termasuk dengan penambahan ruang kelas baru (RKB) maupun lainnya.
Terkait hal ini, Komisi D DPRD Kutim selalu mendukung pengadaan sarpras pendidikan, baik lewat anggaran Disdikbud maupun lewat dana aspirasi (pokir) masing-masing anggota komisi.
Namun menurut Yan, beberapa program sapras di sejumlah sekolah yang belum terealisasi sepenuhnya akibat keterlambatan pelaksanaan program ini, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
“Penyebabnya karena sistem kita mulai dari SIPD, LPSE dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa (SPA) jadi kendala perealisasiannya. Tapi secara online seharusnya memperlancar proses Sapras. Tapi ini lambat,” katanya.
Lebih lanjut, Yan mengonfirmasi bahwa sejumlah proyek Sapras di sekolah-sekolah belum terealisasi meskipun kontraktor sudah siap. Pihak terkait memberikan alasan bahwa proses ini terhambat karena harus melengkapi data administrasi yang belum lengkap.
“Mereka bilang ini antri, karena harus lengkap semua data-data administrasi,” ujarnya.
Yan juga mendapatkan informasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan kembali melaksanakan proses manual untuk mempercepat penyerapan anggaran. Meski demikian, ia berencana untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pengecekan di setiap dinas terkait.
“Kalau boleh untuk kelancaran penyerapan anggaran, karena kalau kita bertahan di situasi ini maka konsekuensinya pasti nanti anggaran kita tidak terserap,” tegasnya.
Selanjutnya, menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam program Sapras di Kutai Timur. Yan berkomitmen untuk mengecek kebenaran informasi mengenai penggunaan sistem manual di setiap dinas terkait.
“Itu saya dapat info, dan nanti di cek kebenarannya di dinas-dinas bahwa apakah boleh menggunakan sistem manual,” tutupnya.ADV
