Sangatta – Angka Stunting Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih cukup besar dan jauh dari 14 persen dari target nasional. Begitu juga halnya pendidikan, banyak anak-anak di beberapa perkampungan di Kutim tak mengenyam pendidikan dengan semestinya.
Ini menjadi sorotan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutai Timur
mengajukan permintaan agar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Pemerintah Kutai Timur dapat memprioritaskan beberapa aspek krusial ini
Juru Bicara Fraksi KIR DPRD Kutim, Sobirin Bagus, mengatakan salah satu usulan dari pihaknya adalah penanganan stunting di Kutim yang masih tinggi diperlukan langkah-langkah konkret diambil untuk mengurangi angka stunting di Kutim yang masih berada di angka 24 persen.
“Program nasional tahun depan 14 persen masih jauh dari target, karena itu tahun depan harus ada upaya percepatan,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi KIR juga menggarisbawahi urgensi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah ini. Sobirin Bagus menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada, termasuk pembangunan ruang kelas serta sarana dan prasarana (sapras) pendukung lainnya.
Tak hanya itu pemenuhan hak-hak guru juga menjadi fokus yang tidak kalah penting. Kesejahteraan guru merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Oleh karena itu, Fraksi KIR meminta Pemerintah Kutai Timur untuk memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan gaji dan fasilitas pendukung pengajaran.
“Kami meyakini bahwa dengan memprioritaskan penanganan stunting, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta memenuhi hak-hak guru, Kabupaten Kutai Timur dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta peningkatan kualitas pendidikan,” tutupnya.ADV
