Sangatta – Berkaca dari kejadian tahun ini yang dimana proses penyerapan anggaran sangat lambat, DPRD Kutim meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN).
Hal ini dikarenakan APBD Kutim 2024 cukup cukup fantastis dan lebih besar dari tahun ini dengan mencapai Rp 9,1 triliun yang harus dibutuhkan kerja ekstra untuk penyerapannya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Mochammad Son Hatta, meminta pemerintah untuk masif memberikan pelatihan dan peningkatan kualitas SDM pada pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Honorer, atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Son Hatta menekankan pentingnya memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam pengelolaan anggaran memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai yang mana mampu memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kita perlu memastikan bahwa pegawai di setiap SKPD memiliki pemahaman yang baik terkait prinsip-prinsip efektif dan efisien dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini penting untuk menghindari pemborosan anggaran yang bersifat seremonial dan tidak mendukung sasaran prioritas program kegiatan atau pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Son Hatta juga menyoroti perlunya memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RKPD yang telah dibuat. Dengan demikian, diharapkan anggaran yang disiapkan dapat lebih cepat dan tepat sasaran, menghindari kemungkinan terjadinya pemborosan yang dapat menghambat pencapaian tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
“Lebih baik anggaran kita gunakan untuk program yang menyentuh masyarakat daripada habis di acara seremoni,” pungkasnya.ADV
