Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) harus membagi anggaran secara proporsional dan merata di semua organisasi perangkat daerah (OPD) guna menghindari ketimpangan anggaran dan kecemburuan.
Tak hanya itu, Anggota DPRD Kutim Mochammad Son Hatta mengingat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim harus bekerja keras memastikan dan mengawal anggaran agar proyeksi pendapatan yang telah disusun sebesar Rp 9,1 triliun pada APBD 2024 tidak mengalami penurunan yang signifikan
Hal ini dilakukan supaya tidak terdampak pada pengalokasian dana masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini dikeluhkan kala dituntut masyarakat untuk merealisasikan janji kerja.
Penganggaran tiap-tiap OPD haru proporsional dan terukur sehingga tidak muncul stigma atau anggapan hanya OPD tertentu saja yang mendapatkan anggaran berlebih sementara masih ada OPD tertentu yang merasa dianaktirikan dengan menerima Anggaran belanja yang masih jauh dari kata cukup.
” TAPD harus bisa memastikan keadilan dalam alokasi dana di masing-masing OPD jangan sampai ada yang mengeluh kekurangan anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, kurang proporsional anggaran OPD akan mempengaruhi pemerataan pembangunan dan program kegiatan, sehingga yang diterima masyarakat pun tidak maksimal.
Jika program kerja yang merupakan aspirasi masyarakat di akomodir lewat organisasi perangkat daerah terkait, maka dapat dipastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan dan program kegiatan yang dilaksanakan.
“Karena itu perlu ada komitmen untuk menjaga keadilan dalam pengalokasian anggaran dengan berharap dapat menciptakan pembangunan yang merata,” pungkasnya
