Sangatta – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Sayid Anjas, mengatakan Kabupaten Kutim di kategorikan sebagai daerah isolir oleh pemerintah pusat. Hal ini patut diakui, sebab tidak hanya akses jalan yang kurang mantap, beberapa daerah pun belum dialiri penerangan listrik PLN.
Akan hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk mencari solusi agar cakupan jangkauan listrik bisa merata keseluruhan daerah.
Listrik dikategorikan kebutuhan dasar masyarakat era sekarang ini, khususnya dalam rumah tangga maka dari itu pemerintah daerah mesti mengupayakan agar cakupan listrik menyentuh hingga pelosok dan perkampungan.
Ada banyak hal kendala akibat ketiadaan listrik, mulai dari perekonomian setempat sulit tumbuh hingga mengganggu proses pendidikan yang kerap membutuhkan bantuan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ponsel dan jaringan yang berbasis internet.
“Kasihan. Di pedalaman itu masih banyak belum teraliri listrik. Sedih sekali lihatnya,’’ terangnya.
Sayid Anjas, mengakui bahwa cakupan listrik di Kutim sulit merata disebabkan berbagai faktor. Misalnya jarak jangkauan yang cukup jauh. mengingat secara geografis Kutim bahkan lebih luas dari dari beberapa wilayah di Indonesia lainya, aksesibilitasnya sulit, lahan atau permukiman warga yang bersinggungan dengan perusahahaan tambang setempat, hingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim yang tak bisa dialokasikan buat mendanai pemasangan listrik dari PLN.
“Untuk ranahnya PLN, tidak didanai APBD Kutim. Tapi kalau energi terbarukan, baru bisa,” tuturnya.
Namun demikian, Politikus Partai Golkar ini tetap menuntut pemerintah memenuhi kebutuhan listrik warga. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal agar warga bisa merasakan listrik. Memang secara kapasitas masih terbatas, beda dengan aliran listrik PLN.
Tapi setidaknya, warga tidak hidup dalam gelap ketika malam. Pun dengen cara ini, setidaknya publik bisa menilai bahwa Pemkab Kutim tidak tutup mata dan berusaha memenuhi kebutuhan mendasar warga.
“Kalau PLTS komunal bisa dianggarkan pemerintah. Tapi ya ada keterbatasan, kapasitas listrik tidak sama dengan PLN,” pungkasnyaADV
