Sangatta – Keterlambatan pelaksanaan serapan anggaran tahun 2023 menjadi sorotan banyak pihak salah satunya
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Sayid Anjas.
Sayid Anjas mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak dari penundaan dan keterlambatan serapan anggaran terhadap progres pembangunan di Kabupaten Kutim.
Menurutnya, penumpukan pekerjaan di akhir tahun berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta dapat menghambat perkembangan infrastruktur di Kutai Timur. Oleh karena itu, Sayid Anjas mendesak agar langkah-langkah konkret diambil untuk mengatasi masalah ini.
Dalam upayanya mempercepat pembangunan infrastruktur, Sayid Anjas mendorong dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (PERKIM), serta Dinas Pertanian, untuk lebih siap dan responsif dalam pelaksanaan teknis program-program pembangunan.
“Kami meminta agar tahun 2024 ini, dinas terkait, khususnya PU, PERKIM, dan Pertanian, dapat lebih proaktif dalam menyiapkan pelaksanaan teknis. Dengan gerak cepat, diharapkan pelaksanaan program kegiatan pada awal tahun dapat dimulai dengan lancar dan tidak menumpuk pada akhir tahun seperti yang terjadi saat ini,” tegas Sayid Anjas.
Sayid Anjas juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan dinas terkait guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan keterlambatan pelaksanaan APBD dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari program pembangunan yang telah direncanakan.
Dalam mengakhiri pernyataannya, Sayid Anjas menegaskan bahwa pemantauan terus menerus akan dilakukan oleh DPRD Kutai Timur terhadap progres pelaksanaan APBD dan pembangunan di wilayah tersebut. Pihaknya berharap agar semua pihak terlibat dapat bekerja sama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutai Timur.ADV
