Sangatta – Rencana Perda (Raperda)!Ketertiban Umum yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Melalui Juru Bicaranya yakni Faisal Rachman, Fraksi PDI-P menekankan pentingnya merumuskan peraturan dengan jelas, spesifik dan terarah.
Menurutnya, aturan yang terlalu umum dan luas berpotensi disalahgunakan, sehingga pengaturan yang diterapkan harus proporsional, tidak memberatkan, dan tidak membatasi kebebasan lebih dari yang diperlukan untuk menjaga ketertiban.
“Dalam menyusun Perda Ketertiban Umum, kami mendorong agar rumusan aturan tersebut jelas dan spesifik. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran yang keliru dan penyalahgunaan aturan. Pengaturan yang diterapkan harus proporsional, tidak memberatkan, dan tidak membatasi kebebasan lebih dari yang diperlukan untuk menjaga ketertiban,” katanya.
Dengan demikian, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya aspek kejelasan, proporsionalitas, dan kebebasan dalam merumuskan Perda Ketertiban Umum yang akan berlaku di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan akan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
Perda ini pun yang akan mengatur lingkungan masyarakat, ketertiban kota, penggunaan fasilitas publik dan kepentingan masyarakat lainnya.
Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah harus lebih matang dan maksimal dalam poin-poin penting ketertiban yang akan dijalankan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
