Sangatta – Anggota Komisi D DPRD Kutim, M. Amin dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah menegakkan Perda dan Perkada.
Ada banyak Perda dan Perkada yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Saat ini, DPRD dan Pemerintah berupa menggodok rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum.
Akan hal ini, M Amin mempertanyakan terkait kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama dalam upaya menciptakan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.
Meskipun jumlah personel Satpol PP dianggap sudah cukup memadai, namun dalam fungsi utama mereka sebagai penegak peraturan daerah (Perda), Satpol PP belum menunjukkan performa dan kinerja yang memadai.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi-fraksi, M. Amin menyoroti pentingnya peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama dalam konteks pelaksanaan Perda.
Meskipun telah dilakukan investasi dalam peningkatan jumlah armada, namun kinerja Satpol PP belum sepenuhnya memuaskan terutama di kecamatan-kecamatan.
“Jumlah armada atau personel, dirasa cukup tapi fungsi penegakan Perda dan Perkada belum maksimal,” kata Amin.
Karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan dan kinerja Satpol PP, termasuk peningkatan pelatihan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi mereka.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan instansi terkait diharapkan dapat memperbaiki kinerja Satpol PP dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban di masyarakat.
Menurutnya, selama ini Satpol PP Kutim belum sepenuhnya menegakkan Perda dan Perkada karena berbagai faktor dan alasan.
Karena itu M Amin berharap, Satpol PP Kutai Timur dapat menyampaikan kendala dan permasalahan yang menghambat penegakan Perda dan Perkada di 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.
