Sangatta -Ketua DPRD Kutim, Joni, menyayangkan tidak terserap anggaran pengerjaan Pelabuhan Kenyamukan pada Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim pada tahun 2023.
Hal ini menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)Pelabuhan Kenyamukan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencapai lebih dari Rp 43 miliar, yang menimbulkan kekhawatiran dari pihak DPRD Kutim tidak rampungnya Pelabuhan Kenyamukan di tahun ini.
“Saya menyayangkan keberadaan Silpa yang begitu besar ini, karena berpotensi merugikan masyarakat. Banyak pekerjaan infrastruktur yang belum selesai, padahal dana yang tersedia cukup besar,” katanya..
“Kami telah memberikan peringatan kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih dan mengawasi kontraktor agar proyek-proyek dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,” tambahnya.
Pengelolaan Silpa yang tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan anggaran demi kepentingan publik dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah ini.
