Sangatta – Sisa lebih anggaran (SiLPA) pada APBD 2023 mencapai Rp1,7 triliun. Besarnya SiLPA tersebut karena berbagai vaktor salah satunya penyerapan yang lambat karena proses pelaksaan program pembangunan yang lambat start. Hal serupa pun kembali terjadi tahun ini bahkan memasuki triwulan kedua yakni pada akhir april lalu serapan anggaran baru berada diangka 12 persen. Hal ini memicu kekewatiran di kalangan Anggota DPRD Kutim salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Arfan.
Dirinya mengkewatirkan potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebab progres pelaksanaan pembangunan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga serapan anggaran masih rendah.
“Saya khawatir akan kembali adanya SILPA pada APBD tahun 2024. Hingga kini, progres pelaksanaan pembangunan belum berjalan optimal, dan serapan anggaran masih kecil,” ujar Arfan.
Arfan berharap pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat bergerak lebih cepat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun ini. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program sangat penting untuk menghindari terjadinya SILPA yang tidak diinginkan.
“Pemkab Kutai Timur harus lebih cepat bergerak dalam pelaksanaan program pembangunan tahun ini. Dengan begitu, kita bisa memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” tambah Arfan.
Menurut Arfan, salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran adalah kurangnya koordinasi antara dinas-dinas terkait dalam melaksanakan program-program pembangunan. Ia menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan program bisa berjalan lebih lancar dan efisien.
“Koordinasi yang baik antara dinas-dinas terkait sangat diperlukan. Semua pihak harus bersinergi dan berkomunikasi secara efektif untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan program berjalan sesuai rencana,” jelas Arfan.
Arfan juga mengingatkan bahwa optimalisasi penggunaan anggaran tidak hanya penting untuk menghindari SILPA, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan serapan anggaran yang maksimal, program-program pembangunan bisa berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur.
“Saat anggaran digunakan dengan optimal, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, dan berbagai program sosial yang tepat sasaran akan membawa perubahan positif bagi Kutai Timur,” ujar Arfan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Arfan mengajak semua pihak untuk bekerja lebih keras dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas masing-masing. Ia optimis bahwa dengan usaha yang lebih intensif dan terkoordinasi, Kabupaten Kutai Timur dapat mengatasi kendala serapan anggaran dan memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Dengan kerja keras dan koordinasi yang baik, saya yakin kita bisa mengatasi masalah ini. Mari kita bersama-sama bekerja demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah kita,” pungkas Arfan.
Arfan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga potensi SILPA dapat diminimalkan dan anggaran dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan daerah.
