Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Siang Nggea, menyayangkan tidak maksimalnya realisasi belanja APBD 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Kutim. Diterangkannya realisasi belanja tahun lalu mencapai Rp 7,54 triliun, atau 84,18% dari anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 8,96 triliun. Surplus pendapatan daerah di luar perencanaan serta adanya sisa anggaran belanja sering kali menjadi sumber munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Siang Nggea menjelaskan bahwa berdasarkan nota penjelasan Bupati terkait realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah, diperoleh selisih sisa anggaran sebesar Rp 1,05 triliun. Hal ini tentunya menjadi catatan khusus bagi pemerintah daerah, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertindak sebagai pelaksana teknis dan pengguna anggaran dalam menyusun anggaran tahun berikutnya.
“Realisasi belanja tahun 2023 mencapai Rp 7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp 8,96 triliun. Terjadinya surplus atau kelebihan pendapatan daerah di luar perencanaan serta adanya sisa anggaran belanja sering kali menjadi sumber munculnya SILPA. Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, diperoleh selisih sisa anggaran sebesar Rp 1,05 triliun,” kata Siang Nggea.
Ia menegaskan bahwa ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi adanya surplus pendapatan menunjukkan masih lemahnya perencanaan penganggaran dari pemerintah daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
“Ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi surplus pendapatan menandakan masih lemahnya perencanaan penganggaran. Ini harus menjadi perhatian serius bagi OPD dan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran di tahun-tahun mendatang,” tambahnya.
