Sangatta – Sebanyak 21 anggota DPRD Kutai Timur hadir dalam Rapat Paripurna ke-28 masa sidang III tahun 2023/2024, yang membahas tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, berlangsung dengan penuh diskusi yang konstruktif. Dalam sesi tersebut, pemerintah menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya. Tanggapan pemerintah ini diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan serta mengatasi kekhawatiran yang muncul terkait pelaksanaan anggaran di tahun 2023.
Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh anggota dewan dalam memberikan pandangan dan masukan. “Keterlibatan anggota DPRD dalam memberikan pandangan umum sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas,” ujar Joni.
Selain itu, rapat ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam pengawasan dan pelaksanaan APBD. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan anggaran yang telah disusun dapat direalisasikan secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur, dan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.
Rapat Paripurna ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif dan efisien.
