Sangatta – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, M. Amin, menyampaikan pandangan kritis terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023. Dalam pandangannya, Amin menilai bahwa realisasi PAD yang tercatat sebesar Rp352,46 miliar, atau 44,76% dari target anggaran PAD sebesar Rp787,53 miliar, masih belum memenuhi ekspektasi.
Amin mengungkapkan kekhawatirannya terkait besarnya anggaran yang belum terealisasi, terutama mengingat banyaknya kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi. “Meskipun kita mengapresiasi upaya dalam pencapaian PAD, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa realisasi sebesar ini masih kurang maksimal. Kebutuhan mendasar masyarakat masih banyak yang belum terjawab,” ujar Amin.
Lebih jauh, Amin menyoroti perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah. Ia bertanya, “Apakah kenaikan PAD ini terutama berasal dari BUMD/Perusda Apakah peningkatan PAD ini dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya?” tanya Amin.
Ia juga mempertanyakan kinerja BUMD/Perusda dalam kontribusinya terhadap PAD.
“Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja baik (optimal) sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu?” lanjutnya.
Fraksi Demokrat berharap agar evaluasi lebih mendalam dilakukan terhadap kinerja BUMD/Perusda dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi PAD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
