Sangatta – Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, menyoroti k besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari perjalanan dinas pada Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Menurutnya Silpa dari perjalanan dinas SKPD di Kabupaten Kutai Timur telah menjadi masalah yang kerap terjadi bertahun-tahun, akibat adanya kecenderungan over estimasi dalam perencanaan penganggaran.
“Silpa dari perjalanan dinas setiap SKPD cukup besar, bahkan masalah ini telah terjadi bertahun-tahun. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan penganggaran dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya,” ungkap Armansyah dalam pernyataannya kepada media.
Armansyah menekankan perlunya evaluasi menyeluruh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) terhadap mekanisme penganggaran perjalanan dinas. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab silpa yang berlebihan serta menemukan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas di masa yang akan datang.
“Kami akan terus mengawal dan mendorong untuk dilakukan evaluasi yang mendalam oleh Bapeda, guna memastikan bahwa penggunaan anggaran perjalanan dinas dapat lebih terkendali dan tepat sasaran,” tambahnya.
Armansyah juga mengajak semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan SKPD, untuk bersama-sama berkomitmen dalam memperbaiki sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Kutai Timur.
