Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi PDIP, Faizal Rachman, memberikan perhatian serius terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2023. Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), SiLPA Dinas PU mencapai angka yang mengejutkan, yaitu Rp 400 miliar.
“Kami mendapat informasi dari BPK bahwa Dinas PU adalah dinas dengan penyerapan anggarannya paling banyak meninggalkan SiLPA, hampir Rp 400 miliar,” ungkap Faizal Rachman.
DPRD Kutai Timur sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk Dinas PU dalam APBD 2023. Namun, penyerapan anggaran hanya mencapai Rp 1,5 triliun, sehingga masih tersisa Rp 400 miliar yang tidak sempat dibelanjakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan anggaran oleh Dinas PU.
Dalam upaya mencari jawaban, DPRD Kutim telah beberapa kali mengundang Kepala Dinas PU untuk memberikan penjelasan terkait pengelolaan anggaran tahun 2023. Namun, rapat-rapat yang dijadwalkan sering kali berakhir tanpa kehadiran pihak Dinas PU, yang dinilai menghambat proses evaluasi dan pengambilan kebijakan.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kutai Timur, melalui Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, telah menjadwalkan agenda pertemuan. Rapat ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran di masa mendatang dapat lebih optimal.
Dengan sorotan yang tajam dari Fraksi PDIP, isu pengelolaan anggaran Dinas PU ini diharapkan menjadi perhatian utama, agar dana yang dialokasikan untuk pembangunan dapat sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan mendorong perkembangan infrastruktur di Kutai Timur.
