Sangatta – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan, dengan tegas mengkritik pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai menyulitkan banyak pihak, terutama masyarakat yang tinggal di luar zonasi. Menurut Yan, sistem ini menciptakan ketidakadilan yang nyata, di mana hanya siswa yang berada dalam zonasi yang diuntungkan.
“Syukurlah bagi mereka yang masuk dalam zonasi, tetapi bagi kami yang tinggal jauh, situasinya sangat sulit,” ujar Yan dengan nada prihatin.
Dalam penjelasannya, Yan menyoroti bahwa sistem zonasi memberikan prioritas kepada siswa yang berada di dalam zonasi tertentu, sementara siswa yang berada di luar zonasi terpaksa harus menerima kenyataan sulit untuk diterima di sekolah negeri. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada akses pendidikan tetapi juga menambah beban finansial bagi keluarga yang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk akses jarak jauh ke sekolah.
“Ini jelas merugikan dan menciptakan pola ketidakadilan. Orang tua harus menanggung biaya tambahan untuk akses jarak jauh,” tambah Yan.
Kritik Yan juga mencakup dampak sistem ini terhadap siswa berprestasi. Ia menyatakan bahwa bahkan siswa yang pintar sekalipun tidak akan diprioritaskan jika mereka tinggal di luar zonasi, yang secara otomatis menutup peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.
“Perlu ada pertimbangan ulang dari para pengambil kebijakan terkait pola ini. Sistem ini harus dievaluasi agar lebih adil dan tidak memarginalkan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka,” tegas Yan.
Yan berharap kritik ini dapat menjadi dorongan bagi pihak terkait untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem zonasi PPDB di Kutai Timur. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa terbatas oleh zonasi tempat tinggal mereka.
