Sangatta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada tahun 2023 mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1.7 triliun. Angka ini menjadi perhatian serius di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim. David Rante, anggota DPRD Kutim, menyoroti tingginya Silpa yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dan perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
David Rante mengungkapkan bahwa Silpa ini tidak hanya berasal dari program Multi Year Contract (MYC), tetapi juga dari berbagai program pembangunan lainnya yang tidak berjalan sesuai rencana serta belanja pegawai yang tidak tersalurkan. “Misalnya, gaji pegawai PPPK tahun lalu dianggarkan untuk 1.000 orang, tetapi yang berhasil direkrut hanya 600 orang. Sisanya, otomatis menjadi Silpa,” jelas David.
Lebih lanjut, David menggarisbawahi banyaknya program pembangunan yang direncanakan namun gagal dilaksanakan tepat waktu atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Hal ini berdampak langsung pada pembengkakan Silpa yang tercatat di akhir tahun anggaran.
Silpa yang begitu besar mengindikasikan adanya masalah mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kutai Timur. David menilai, ketidaktepatan perencanaan, pelaksanaan yang tidak maksimal, serta ketidakmampuan dalam merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhan adalah penyebab utama yang membuat Silpa melonjak.
“Pemerintah daerah perlu lebih serius melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” tegasnya. David mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap setiap program, memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar terserap dan digunakan secara maksimal.
David juga menekankan pentingnya langkah strategis dari pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran. “Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin adalah kunci untuk mencegah terulangnya Silpa besar di masa mendatang,” tambahnya.
Dengan evaluasi yang komprehensif dan pembenahan dalam sistem perencanaan, diharapkan Kabupaten Kutai Timur dapat memanfaatkan anggaran secara lebih efektif dan efisien, serta membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Tingginya Silpa ini bukan hanya angka, tetapi potret tantangan yang harus segera diatasi untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kutai Timur.
