Sangatta – Ketidakstabilan sistem menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, sebagai salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam wawancara eksklusif, David mengungkapkan bahwa perubahan sistem yang terus-menerus berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas, terutama dalam penginputan anggaran dan proses administrasi.
Menurut David, setiap kali ada perubahan sistem, SKPD harus beradaptasi kembali. “Perubahan sistem memaksa pegawai SKPD untuk menghabiskan waktu dan energi ekstra dalam penyesuaian, yang pada akhirnya memperlambat proses kerja dan menurunkan produktivitas,” ujar David.
David juga menyoroti kurangnya pelatihan yang memadai setiap kali terjadi perubahan sistem. Banyak pegawai yang terpaksa belajar secara mandiri, dengan sedikit bantuan dari pihak terkait. “Ketiadaan pelatihan yang komprehensif mengakibatkan pegawai kesulitan untuk segera menguasai sistem baru,” tambahnya.
Tidak hanya dalam penginputan anggaran, perubahan sistem yang berkelanjutan ini juga berdampak besar pada proses administrasi. “Setiap perubahan berarti prosedur baru, dan ini sering kali sangat berbeda dari yang sebelumnya, membuat pekerjaan SKPD menjadi lebih rumit dan berbelit-belit,” ujar David.
Untuk mengatasi masalah ini, David Rante mengajukan beberapa solusi konkret. Pertama, ia mengusulkan stabilisasi sistem yang digunakan oleh SKPD. “Kita butuh sistem yang stabil dan konsisten, sehingga pegawai tidak perlu terus-menerus beradaptasi dengan perubahan yang ada,” sarannya. Stabilitas ini akan memungkinkan SKPD bekerja lebih efisien dan fokus pada tugas pokok mereka tanpa gangguan teknis yang berulang.
Kedua, David menekankan pentingnya pelatihan intensif dan berkelanjutan setiap kali ada perubahan sistem. “Pelatihan yang memadai adalah kunci agar pegawai dapat menguasai sistem baru dengan cepat dan efektif,” tegasnya. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai SKPD bisa bekerja dengan lebih percaya diri dan produktif, mengurangi kesalahan administratif yang sering kali terjadi akibat ketidaktahuan terhadap sistem baru.
Selain itu, David juga mengusulkan evaluasi berkala terhadap sistem yang digunakan. “Evaluasi rutin akan memastikan bahwa sistem yang ada tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah ini, David berharap pemerintah daerah Kutai Timur dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan efisien bagi SKPD. “Jika kita bisa memastikan sistem yang konsisten, pelatihan yang memadai, dan evaluasi yang berkala, maka kita akan melihat peningkatan signifikan dalam kinerja SKPD dan efektivitas penggunaan anggaran,” tutupnya.
Perubahan bukan hal yang buruk, tetapi jika dilakukan terus-menerus tanpa persiapan yang memadai, maka perubahan itu sendiri bisa menjadi penghambat. Dengan perbaikan yang diusulkan, diharapkan Kutai Timur dapat mengelola anggarannya dengan lebih baik dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.
