Sangatta – Ketidakmerataan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Karangan kembali menjadi sorotan, kali ini oleh Ubaldus Badu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Ubaldus mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya harga beras dan BBM di Karangan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan wilayah lain di Kutim.
Menurut data yang diterima, harga beras ketupat di Karangan telah meroket hingga Rp 540.000 per karung dengan berat 25 kg. Angka ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga, terutama karena harga tersebut sangat memberatkan dibandingkan dengan kecamatan lain yang memiliki harga lebih rendah. Tak hanya itu, harga BBM di Karangan pun tak kalah mengkhawatirkan, dengan harga mencapai Rp 23.000 per liter, jauh lebih tinggi dibandingkan di Kecamatan Kaubun yang berkisar antara Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per liter.
“Kamu tahu, harga beras di Karangan sekarang Rp 540.000 per karung untuk yang 25 kg beras ketupat. Dan harga BBM di sana sampai Rp 23.000 per liter, padahal di Kaubun masih Rp 18.000 sampai Rp 19.000. Ini sangat memberatkan masyarakat,” ungkap Ubaldus Badu dengan nada prihatin saat ditemui awak media.
Perbedaan harga yang signifikan ini, menurut Ubaldus, merupakan cerminan dari masalah mendasar dalam sistem distribusi barang di Kutai Timur. Ia menegaskan bahwa ketidakseimbangan distribusi inilah yang menyebabkan harga-harga di Karangan melambung tinggi, mengakibatkan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat setempat.
“Perbedaan harga ini jelas menunjukkan bahwa sistem distribusi kita di Kutai Timur belum merata. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan bagi warga kita yang tinggal di Karangan,” tegasnya.
Ubaldus mendesak pemerintah daerah untuk segera turun tangan dan memperbaiki ketimpangan distribusi yang ada. Ia menekankan bahwa pemerataan akses terhadap bahan pokok dan BBM adalah hak semua warga Kutai Timur, tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka.
“Saya mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak. Ini bukan masalah kecil, kita harus memastikan semua warga bisa mendapatkan akses yang adil ke bahan pokok dan BBM dengan harga yang wajar,” lanjutnya dengan tegas.
Selain itu, Ubaldus juga mengajak masyarakat untuk lebih vokal dalam menyuarakan keluhan mereka terkait harga bahan pokok dan BBM yang tidak masuk akal. Menurutnya, dengan adanya laporan dari masyarakat, pemerintah bisa lebih cepat merespons dan menemukan solusi yang tepat.
“Masyarakat perlu lebih aktif melaporkan masalah ini. Jika ada keluhan, segera sampaikan, supaya pemerintah bisa cepat bertindak,” ujarnya, mengajak warga untuk turut serta dalam upaya perbaikan.
Masalah lonjakan harga beras dan BBM di Kecamatan Karangan kini menjadi perhatian serius DPRD Kutai Timur. Ubaldus Badu menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkrit. Dengan tindakan yang tepat, diharapkan warga Karangan dapat segera merasakan harga bahan pokok dan BBM yang lebih terjangkau dan adil, sejalan dengan semangat pemerataan kesejahteraan di seluruh Kutai Timur.
