Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menekankan pentingnya transparansi dalam pembayaran proyek, terutama terkait laporan yang tidak sesuai dengan progres di lapangan.
Salah satu isu yang disorot adalah pembayaran proyek di Bengalon, di mana pembayaran telah mencapai 60%, namun progres fisik di lapangan baru 20%.
“Evaluasi pembayaran harus selalu berdasarkan laporan yang akurat dari lapangan. Tidak mungkin ada pembayaran tanpa progres yang jelas,” ujar Jimmi.
Ia menyebutkan bahwa mekanisme pembayaran proyek harus melalui serangkaian evaluasi ketat untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat.
“Progres pekerjaan menjadi dasar dalam menentukan besarnya pembayaran. Jika ada ketidaksesuaian, hal tersebut harus ditelusuri,” tegasnya.
DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk terus memantau proyek-proyek strategis agar setiap tahapannya berjalan sesuai rencana.
Jimmi juga mengingatkan agar pihak terkait, termasuk kontraktor, bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian proyek.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyimpangan anggaran sekaligus memastikan manfaat proyek dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai harapan.(Adv)
