Kutai Timur – Masyarakat Kutai Timur menunjukkan keprihatinannya terkait potensi penyalahgunaan dana pembangunan multiyears yang dikhawatirkan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Isu ini menjadi sorotan utama setelah adanya kecemasan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan infrastruktur dan fasilitas publik malah diselewengkan untuk kepentingan lain.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kutim segera mengambil langkah dengan memanggil pemerintah daerah guna melakukan klarifikasi terkait penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Ketua DPRD Kutim, Faizal Rachman, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pembangunan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur multiyears harus digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perencanaan yang jelas dan tujuan yang sudah ditetapkan. Kami meminta pemerintah daerah untuk segera memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran ini agar masyarakat tidak semakin cemas,” ujar Faizal.
DPRD Kutim juga mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti BPKP, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana pembangunan tidak disalahgunakan.
Pengawasan yang transparan diharapkan dapat menghindarkan Kutai Timur dari potensi kerugian besar akibat penyalahgunaan anggaran yang bisa merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah.
Masyarakat berharap, dengan langkah konkret yang diambil oleh DPRD, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.(Adv)
