Kutai Timur – Proyek pembangunan infrastruktur besar di Kutai Timur, yang mencakup pelabuhan, jembatan, dan jalan dengan total anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah, menghadapi kendala besar dalam penyerapan anggaran.
Hingga akhir tahun 2023, pemerintah mencatatkan sisa dana sebesar 417 miliar rupiah, yang berpotensi menjadi masalah serius bagi kelanjutan proyek-proyek tersebut.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan Sisa dana yang tidak terserap ini, yang dikenal sebagai Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), menambah kompleksitas bagi pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan proyek multiyears tersebut.
Salah satu contoh konkret adalah pembangunan pelabuhan yang mengalokasikan 70 miliar rupiah pada tahun 2023, namun hanya 30 miliar rupiah yang terserap, meninggalkan sisa dana sebesar 40 miliar rupiah.
Proyek ini masih memerlukan tambahan dana untuk dapat diselesaikan pada tahun depan.
Selain itu, meskipun kontraktor telah menandatangani kontrak senilai 120 miliar rupiah untuk proyek pelabuhan, hanya sebagian kecil anggaran yang dapat digunakan pada 2023.
Pemerintah kemudian menghadapi dilema besar terkait penggunaan dana yang tersisa untuk menutupi kekurangan anggaran pada tahun 2024.
Sementara itu, konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa sisa dana 2023 harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, sejumlah kontraktor yang gagal menyelesaikan proyek multiyears juga telah diblacklist, menambah beban dalam proses penyelesaian pembangunan.
Dari total kekurangan dana sebesar 414 miliar rupiah, estimasi alokasi yang diperlukan kini diperkirakan hanya sebesar 270 miliar rupiah setelah beberapa kontraktor diputuskan kontraknya.
Pemerintah Kutai Timur kini dihadapkan pada tantangan berat untuk menyelesaikan proyek-proyek vital ini, sementara anggaran yang tidak terserap dengan optimal dapat berdampak pada keterlambatan dan kualitas pekerjaan.
Diharapkan, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk menghindari pembengkakan sisa dana yang lebih besar dan memastikan kelancaran proyek tahun depan.(Adv)
