Kutai Timur – DPRD Kutai Timur menunjukkan komitmen kuat untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebelum berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggaran yang dirancang mencapai Rp10,3 triliun ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan strategis lainnya demi mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kutim, Jimmy, menyampaikan bahwa infrastruktur menjadi prioritas utama dalam perencanaan ini. Salah satu program yang telah disiapkan adalah pembangunan jalan di Kecamatan Rantau Pulung, dengan alokasi dana mencapai Rp42 miliar.
“Infrastruktur adalah prioritas kami. Pembangunan jalan di Rantau Pulung, misalnya, telah direncanakan sejak awal agar mobilitas warga semakin mudah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Jimmy pada Kamis (21/11/2024).
APBD 2025 disusun dengan rancangan yang matang, mencakup target pendapatan daerah sebesar Rp10,387 triliun dan belanja daerah senilai Rp10,372 triliun. Dalam penjelasannya, Jimmy menyoroti tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih perlu perhatian lebih. Namun, ia optimistis karena dukungan transfer dana dari pusat cukup signifikan untuk menutup kebutuhan belanja daerah.
“Pendapatan asli daerah memang masih menjadi tantangan, tetapi dengan adanya transfer pusat, kami yakin kebutuhan strategis daerah dapat terpenuhi dengan baik,” tambahnya.Dengan target pengesahan sebelum Pilkada, DPRD Kutim berupaya memberikan kepastian anggaran bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi berbagai program prioritas sehingga dampaknya bisa segera dirasakan.
Rencana pengesahan APBD ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan Kutai Timur, sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.
(Adv)
