Kutai Timur – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Timur menegaskan bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.
Hal ini disampaikan juru bicara Hasna dalam pandangan akhir fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) yang dibahas dalam rapat paripurna.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Fraksi Golkar menilai bahwa bantuan keuangan untuk desa melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola secara optimal.
“Dari 139 desa dan 2 kelurahan di Kutai Timur, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Hasna.
Golkar juga mendorong agar pemerintah daerah memastikan program pembangunan desa sejalan dengan prioritas RKP Nasional, yang menekankan pembangunan dimulai dari desa.
Fraksi ini menilai program tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika direncanakan dan diawasi dengan baik.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Golkar mendukung pengesahan RAPBD 2025 menjadi Perda, sembari mengingatkan pentingnya alokasi anggaran yang strategis dan terukur, khususnya untuk pembangunan di tingkat desa.(Adv)
